pendidikan dan bencana alam

PENDIDIKAN DAN BENCANA ALAM

Oleh 

Anwari WMK

SUDAH menjadi pengetahuan umum, bahwa dengan letak geografisnya yang sedemikian rupa itu Indonesia merupakan negeri rawan bencana alam. Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami; datang secara silih berganti. Tetapi, pengetahuan umum ini tak serta-merta malahirkan kesadaran berkenaan dengan perlunya upaya-upaya sistematis menghadapi datangnnya bencana alam. Pada titik persoalan inilah, solusi bencana alam harus dikaitkan dengan peran konstruktif dunia pendidikan.

Secara sederhana dapatlah dijelaskan, bahwa solusi bencana alam meniscayakan adanya kapasitas-kapasitas tertentu pada sektor pemerintahan. Dalam konteks ini, sektor pemerintahan harus memiliki tingkat penguasaan secara mumpuni terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang relevan menjawab tantangan bencana alam. Namun masalahnya, hingga kini pemerintahan di Indonesia berwatak feodalistis, sehingga jumud saat diharapkan mampu berpijak pada prinsip tata kelola berkecerdasan. Bukan saja sektor pemerintahan gagap Iptek, tetapi juga tak memiliki gairah untuk menguasai secara mumpuni Iptek dengan segala dimensinya.

Kita pada akhirnya tak bisa mengelak dari kesimpulan, bahwa pemerintahan Indonesia di berbagai lini kedodoran mengatasi bencana alam. Bercermin pada kegagalan antisipasi dan penanggulangan yang mencuat selama ini, maka tak berlebihan manakala dikatakan dengan nada kritis. Bahwa rezim kekuasaan di Indonesia compang-camping oleh lemahnya basis Iptek dalam keseluruhan totalitas pemerintahan. Tragisnya lagi, realitas buruk itu tak dimengerti secara utuh oleh kalangan internal pemerintahan, sehingga karena itu pula tak pernah diperhadapkan pada proses koreksi dan perbaikan.

Di mana lalu letak peran konstruktif pendidikan? Mulai saat ini hingga ke masa depan, pendidikan harus diarahkan menjadi faktor penting terhapusnya orientasi feodalistik dalam pengelolaan pemerintahan. Landasan filosofinya mengacu pada tidak bergesernya peran pemerintah mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Pendidikan dalam konteks ini mempersiapkan lapisan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh mumpuni bekerja dalam kerangka organisasi pemerintahan dengan tingkat kepekaan yang tinggi mengatasi bencana alam.

Demi memenuhi imperatif tersebut, maka dunia pendidikan harus melakukan berbagai macam ihktiar bagi terciptanya karakter-karakter negarawan. Pertama, dunia pendidikan sendiri harus dikelola secara canggih sebagai elemen penting dari adanya kehendak agar ideologi pelayanan publik terbentuk serta kemudian terinternalisasi ke dalam jiwa setiap orang dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Kedua, dunia pendidikan harus memiliki kemampuan memaknai kepentingan nasional bangsa ini dalam rumusan spesifik pemerintahan untuk antisipasi dan penanggulangan bencana alam. Tanpa adanya peran aktif dunia pendidikan, maka dapat dipastikan: terus-menerus pemerintahan terbelenggu ke dalam kerapuhan basis Iptek menghadapi bencana alam yang datang secara bertubi-tubi.[]